DPA APBD 2019 DISERAHKAN BUPATI AJAK OPD PERCEPAT PEMBANGUNAN

BLORA. Pasca penetapan APBD Kabupaten Blora tahun 2017 pada 24 Desember 2016 lalu. Pemkab Blora langsung menyikapi dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada seluruh organisasi perangkat wilayah agar pada awal tahun 2017 ini sudah mampu digunakan menjadi pedoman penggunaan aturan guna akselerasi pembangunan.

Hasilnya, di penghujung tahun 2016 kemarin, tepatnya 31 Desember 2016 sehabis pelaksanaan pelantikan pejabat OPD baru, Bupati langsung membagikan DPA pada para kepala SKPD agar mampu segera melaksanakan pembangunan pada tahun aturan 2017.

�Alhamdulillah pada tahun yang baru, kita punya perangkat daerah yg baru. Sekaligus ini aku bagikan DPA APBD 2017 agar mampu segera digunakan sebagai pedoman aplikasi aturan pembangunan. Penetapan APBD 2017 yg sempurna saat harus bisa diimbangi dengan percepatan pembangunan,� tegas Bupati, Sabtu (31/12/2016) kemarin.

Karena menurutnya pada masa jabatan yang ke 2 dibawah kepemimpinannya ini masih banyak pekerjaan tempat tinggal baik bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata dan budaya. Ia mengajak supaya semua pejabat bisa kerja cepat serta tepat melaksanakan pembangunan dan pelayanan rakyat.

Satu persatu, semua kepala SKPD yang baru dilantik menandatangani dan menerima DPA berdasarkan Bupati dengan didampingi Ketua DPRD H.bambang Susilo dan Wakil Bupati Blora H.arief Rohman M.si.

Adapun Ketua DPRD Blora, H.bambang Susilo pula sependapat menggunakan Bupati. Ia berharap dengan penetapan APBD sempurna saat serta diikuti penyerahan DPA tersebut, wajib ditindaklanjuti menggunakan cepatnya aplikasi aktivitas sang Pemkab Blora selaku pengguna anggaran.

�Awal 2017, pengerjaan proyek-proyek yg dananya telah dianggarakan pada APBD 2017 telah wajib dimulai. Ia tidak ingin dimulainya pelaksanaan kegiatan tadi tertunda-tunda atau molor. Jadi, mulai sekarang persiapan proses lelang wajib segera dilakukan,��katanya.

Karena menggunakan semakin cepat proyek dikerjakan dan diselesaikan, maka warga akan semakin cepat mampu menikmati output-hasil pembangunan di tahun 2017.

Untuk diketahui, pada APBD Blora 2017, pendapatan daerah diproyeksikan sebanyak Rp 1,902 triliun yang terdiri berdasarkan pendapatan asli wilayah (PAD) Rp 190 miliar, dana perimbangan Rp 1,375 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yg absah Rp 337 miliar. Adapun belanja wilayah diproyeksikan sebesar Rp 1,937 triliun.

Hal itu terdiri berdasarkan belanja nir pribadi Rp 1,216 triliun dan belanja pribadi Rp 721 miliar. Dengan begitu, terjadi defisit Rp 35 miliar. Tetapi defisit tersebut ditutup dengan anggaran pembiayaan yang berasal berdasarkan residu lebih penghitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 35 miliar. Secara riil nir terdapat silpa. (ag-infoblora)