DARURAT NARKOBA POLDA JATENG TES URINE ANGGOTA DPRD DAN BUPATI

Tak hanya anggota dewan biasa yg menjalani tes urine, pimpinan komisi, fraksi, hingga pimpinan DPRD pun diwajibkan menjalani tes urine. Tak hingga satu jam, pemeriksaan menggunakan memakai alat tes ini hasilnya dapat pribadi diketahui.

Bambang Susilo memastikan tidak terdapat satu pun anggota dewan yang mengetahui apabila sesudah rapat paripurna akan dilakukan tes urine. Meskipun terdapat lebih kurang tujuh anggota dewan yg nir mengikuti kedap paripurna sebagai akibatnya nir mengikuti uji urine lantaran tugas luar serta ijin terdapat keperluan lain.

�Tes urine ini saya pastikan tidak ada satu pun anggota dewan yg memahami. Meski ada tujuh anggota dewan yg tak masuk hari ini. Bukan lantaran mereka memahami akan ada tes urine. Tapi, ke 7 tak masuk karena ada tugas luar urusan langsung,� papar Bambang Susilo usai tes urine.

Meski ke 7 anggota yang nir sanggup mengikuti tes urine secara bersama, hari ini, Bambang Susilo menegaskan harus bagi mereka buat permanen melakukannya. �Tetap yg tidak masuk akan menjalani tes urine, di lain ketika� tegasnya.

Senada, Kapolres Blora Ajun Komisaris Besar Surisman, S.I.K, M.H. Membenarkan jika tes urine anggota dewan ini dilakukan secara mendadak. Tes urine ini dilakukan dalam rangka pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan serta pengedar gelap narkotika (P4GN) di DPRD Kabupaten Blora. Pasalnya sempat tersebar informasi, ada anggota DPRD yang mengkonsumsi narkoba.

�Kemarin sebelum rapat sempurna, Polres Blora melalui Sat Res Narkoba menghubungi Ketua DPRD dan meminta biar buat melakukan tes urine pada semua anggota Dewan pada rangka (P4GN). Dengan tanggapan yang baik, langkah positif memberantas penggunaan psikotropika Sat Res Narkoba ini kami dukung,� kata AKBP Surisman, Sabtu (29/04/17).

Dari hasil tes urine yg dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Blora bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Jateng terhadap anggota DPRD Kabupaten Blora, hasilnya menerangkan seluruhnya dinyatakan higienis berdasarkan narkoba, termasuk urine Bupati Djoko Nugroho. Hal itu berarti seluruh anggota dewan Kabupaten Blora bebas berdasarkan penggunaan barang terlarang narkotika.

Terpish, Bupati Djoko Nugroho 'menyatakan bahwa semestinya inspeksi urine itu buat anggota DPRD. Tetapi Bupati menetapkan buat ikut tes urine sembari menaruh model kepada pimpinan OPD.

�Awalnya ini hanya buat anggota dewan saja. Namun saya ikutlah. Ini sebagai contoh bagi pejabat-pejabat yg lain,� istilah Bupati Djoko Nugroho. (ip-infoblora)

Share this post