DANA DESA RAWAN DIKORUPSI PEMKAB AKAN PERINGATKAN KADES BANDEL

BLORA. Semakin besarnya dana desa (DD) yg dikucurkan pemerintah sentra kepada desa-desa di Kabupaten Blora nampaknya menjadi berkah sekaligus musibah. Berkah bagi pemerintah desa yang bisa memanfaatkan DD sinkron aturan sehingga pembangunan sanggup dirasakan keuntungannya bagi masyarakat. Musibah bagi pemerintah desa yg tidak taat anggaran sehingga rawan diselewengkan dan berujung proses aturan.

Hal tadi disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Blora H.arief Rohman M.si waktu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di tempat kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan serta Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora, Selasa (18/10) bersama Asisten tiga Setda Komang Gede Irawadi, Kepala Bappeda Samgautama Karnajaya, serta Staf Ahli Bupati Dewi Tejowati.

Atas ijin Bupati, dia meminta pengawasan penggunaan dana desa bisa diperketat. Baik penyusunan, prosedur pencairan hingga supervisi pelaksanaan dan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ). Mengingat ketika ini sudah ada satu ketua desa (Kades) yang ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) lantaran tersangkut masalah dugaan korupsi APBDes 2015.

�Tolong nanti laporkan ke aku , kades mana saja yg aplikasi penggunaan dana desanya mencurigakan, track record jelek, termasuk SPJ nya amburadul. Kalau perlu akan saya panggil satu-satu untuk diberikan training. Kalau nir mau tobat nasuha, nanti jangan kaget apabila diusut kejaksaan serta menemui dugaan korupsi. Jangan salahkan Pemkab,� tegas Wabup pada Kepala BPMPKB Winarno.

Menanggapi pernyataan Wabup, Kepala BPMPKB Winarno pribadi menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan daftar kades mana saja yg penyusunan SPJ nya amburadul. Bahkan ia mengungkapkan apabila poly pengelolaan dana desa nir dipegang oleh bendahara desa.

�Banyak bendahara desa akan tetapi nir paham penggunaan dana desa. Mereka hanya sebagai penjabat akan tetapi nir memegang anggaran. Dana desa justru sang kades diserahkan kepada istrinya. Ini menyalahi anggaran, padahal kami sudah beberapa kali melakukan bintek tentang dana desa,� bebernya.

Winarno menyebutkan bahwa setiap hari dirinya pun rajin terjun ke desa-desa untuk menyelidiki proses penyusunan SPJ dana desa. Jika ada yg kurang, kades pribadi diminta buat melengkapinya. �Kemarin aku ke Mojowetan, terdapat beberapa yg kurang dan aku minta buat segera dilengkapi. Tidak hanya administrasi, tetapi juga fisiknya,� lanjutnya.

Dalam hal supervisi dana desa, Wabup menyarankan agar kedepan BPMPKB bisa menggandeng beberapa ormas yg mempunyai cabang hingga taraf desa seperti NU, Muhammadiyah, bahkan petugas PKH Dinsos dll buat turut dan melakukan pengawasan aplikasi dana desa.

�Khusus buat pendamping desa agar lebih efektif serta lebih semangat melakukan pendampingan usahakan kita tempatkan pendamping desa sinkron dengan domisili tempat tinggalnya. Yang berasal berdasarkan Cepu ya ditempatkan di Cepu, jangan ditempatkan di Ngawen. Pasti nanti akan lebih penekanan lantaran punya hasrat ikut menyukseskan pembangunan di daerahnya,� pinta Wabup.

Winarno pun mengakui bahwa saat ini pada setiap kecamatan hanya ada satu sampai dua petugas pendamping desa. Itupun terdapat yang asal dari luar kota sehingga jauhnya domisili menuju lokasi kerja sanggup mengurangi intensitas pelatihan kepada para kepala desa. �Ada yg berdasarkan Sragen akan tetapi bertugas mendampingi desa-desa di Blora. Kita sepakat dengan usulan Wabup, tinggal nanti tolong dibantu koordinasi menggunakan sentra. Lantaran yg berwenang menempatkan pendamping desa ada disana,� jawab Winarno.

Kedepan, dirinya pula meminta pada Bupati serta Wakil Bupati buat menempatkan Kasie Pembangunan yang andal dan mumpuni pada tingkat Kecamatan sebagai ujung tombak pembimbing penyusunan APBDes bagi para kades. �Selama ini banyak kasie pembangunan yang tidak paham penyusunan APBDes, hanya sedikit yang mampu membantu kades-kades,� katanya. (ag-infoblora)